Selama 2 Tahun, Penerimaan Pajak Daerah di OKI Over Target
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) setempat gelar rapat koordinasi [rakor] di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II Sekretariat Daerah OKI, Senin (5/4) pagi.
Dalam rakor pendapatan daerah Kabupaten OKI tahun 2021 yang ikut dihadiri kepala OPD terkait, camat serta lurah ini, terungkap bahwa realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 dan 2020 over target.
Menurut Kepala BPPD OKI Suhaimi Ap.,M.Si, rakor yang digelar hari ini untuk membahas kendala apa saja dihadapi, sehingga dapat menghambat segala upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2021.
“Untuk realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten OKI tahun 2019 dan 2020, over target. Dan karena target tahun 2021 ini meningkat, maka perlu peran aktif semua pihak untuk mewujudkannya,” kata Suhaimi.
Sedangkan realisasi penerimaan retribusi daerah dua tahun terakhir juga over target. Kata dia, namun capaian tersebut, baik pajak maupun retribusi, jangan lantas membuat kita berpuas diri, karena harus lebih ditingkatkan lagi.
“Kita telah mengambil beberapa kebijakan strategis dalam mengoptimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya kewajiban membayar pajak restoran untuk kegiatan makan minum rapat yang berasal dari anggaran dana desa (ADD),” ungkap dia.
Lalu, kebijakan membayar pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) untuk kegiatan pembangunan yang berasal dari ADD. Masih kata dia, oleh karena itu perlu dilakukan penunjukan petugas pajak yang berasal dari desa-desa dalam Kabupaten OKI.
“Untuk realisasi penerimaan pajak sarang burung walet, jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai target, pada tahun 2020 lalu mengalami penurunan. Karena itu, bulan September 2020 lalu, kita meminta data pengusaha sarang burung walet,” tandas dia.
“Namun baru ada 9 kecamatan yang telah menyampaikan laporan, yaitu Kayuagung, Teluk Gelam, Mesuji Raya, Pedamaran Timur, Mesuji Makmur, Lempuing Jaya, SP Padang, Jejawi dan Air Sugihan. Lanjut dia. Sedangkan 9 kecamatan lainnya belum,” pungkas dia.